READING MODE  
Situs Berita Teknologi Terkini

gojekBerita mengejutkan datang dari Kementerian Perhubungan. Pasalanya pada Kamis 17 Desember 2015, Kemenhub mengumumkan pelarangan operasi taksi dan ojek berbasis online. Pelarangan GoJek, GrabBike, GrabCar, dan sejenisnya itu tertuang dalam Surat Pemberitahuan Nomor UM.3012/1/21/Phb/2015 tertanggal 9 November 2015 yang ditandatangani oleh Menteri Perhubungan Ignasius Jonan.

Moda transportasi berbasis online dilarang karena tidak memenuhi aturan sebagai angkutan umum. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, serta Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan, angkutan umum adalah minimal harus beroda tiga, berbadan hukum, dan memiliki izin penyelenggaraan angkutan umum.

Hal ini tentu mengejutkan semua pihak, karena selama ini pemerintah dinilai memberikan respon positif dan juga dukungan atas keberadaan moda transportasi berbasis online ini. Contohnya beberapa waktu lalu Presiden Jokowi dan Menkominfo, Rudiantara mengajak pendiri GoJek, Nadiem Makarim dan pelaku industri kreatif Indonesia dalam rombongan kerjanya ke pusat industri digital dunia, Silicon Valley, California, AS pada 25 – 29 Oktober 2015 lalu. Presiden Jokowi juga pernah menyatakan dukungannya terhadap industri digital seperti Go-Jek.

Tak bisa dipungkiri keberadaan layanan transportasi berbasis online ini membawa banyak keuntungan bagi masyarakat. Untuk konsumen sangat memudahkan mendapatkan transportasi yang murah, cepat dan aman. Sementara bagi driver sendiri, memberikan penghasilan yang lebih banyak dibandingkan biasanya, mereka pun lebih mudah mendapatkan penumpang.

Hari ini di media sosial khususnya Twitter ramai netizen menyampaikan protes atas keputusan pelarangan ini. Bagaimana dengan Anda?

Komen

Nama
Web