READING MODE  
Situs Berita Teknologi Terkini

Awal bulan ini Uganda mulai menagih UGX 200 (Rp 750) per hari kepada pengguna yang ingin menelusuri situs media sosial. Alasan yang diberikan adalah ini untuk mencegah penyebaran berita palsu. “Pajak media sosial” ini menerima reaksi negatif dari rakyat Uganda yang melihatnya sebagai taktik untuk mencegah orang-orang berbicara menentang kepemimpinan Presiden Yoweri Museveni.

Jika pengguna tidak membayar biaya ini, akses ke layanan populer seperti Facebook, Twitter, WhatsApp, Facetime, Snapchat, dan Instagram akan diblokir oleh ISP. Sebagai tanda protes, rakyat Uganda mulai menggunakan VPN untuk menghindari pemblokiran.

Menyadari fakta ini, pemerintah Uganda juga memerintahkan pemblokiran layanan VPN. Karena ada banyak layanan VPN di dunia, tidak semuanya dapat diblokir saat ini. Pemerintah Uganda kemudian mengingatkan pengguna internet untuk membayar pajak internet ini kepada pemerintah dan bukan ke perusahaan VPN.

Uganda bukan negara pertama yang memblokir layanan VPN. Tahun lalu, aplikasi VPN ditarik dari App Store di China  atas arahan pemerintah.

 

Komen

Nama
Web